Sumber: http://www.seociyus.com/2013/02/kode-javascript-dan-html-sederhana-buat-di-blog.html#ixzz4FohENZc0 Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @SEOCiyus on Twitter

Senin, 06 Januari 2014

Komisi III Balik Tuding Pemkab

*Penyebab Lambannya Pembahasan RAPBD
Komisi III DPRD Tana Toraja menyangkal jika disebutkan sebagai penyebab lambannya pembahasan Rancangan APBD Tana Toraja 2013. Komisi yang membidangi Keuangan dan Pembangunan inipun balik menuding justru Pemkab menjadi penyebabnya.
Ketua komisi III, Takin Sima mengakui hanya komisinya yang belum membahas RAPBD dengan SKPD yang menjadi mitra kerjanya. Namun itu ada alasannya.
Menurut Takin Sima, pihaknya sudah lama menunggu peraturan bupati mengenai standar biaya maupun standar biaya perjalanan dinas. Perbup yang dimaksud adalah Perbup No 13 Tahun 2013 tentang Standar Biaya dan Perbup no 14 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
"Jadi selama ini kita bukan tidak mau atau sengaja tidak membahas. Tetapi tidak ada pedoman yang akan kita gunakan untuk menyusun biaya. Jadi jangan ada pikiran atau tudingan bahwa kita tidak mau bahas," ungkapnya, Minggu, 5 Januari.
Takin melanjutkan, dua perbup tersebut baru diserahkan kepada mereka pada Sabtu, 4 Januari lalu. Dengan adanya dua perbup itu, komisi III baru akan membahas RAPBD dengan unit-unit kerja terkait.
Dia juga yakin bahwa Komisi I dan Komisi II akan memperbaiki kembali RAPBD yang sudah dibahas di tingkat komisi. Sebab mereka tidak berpatokan pada standar biaya terbaru sesuai yang diatur dalam dua Perbup tersebut.
Sabtu lalu, pimpinan dewan menggelar rapat dengan komisi III. Rapat dipimpin Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sombolangi membahas komisi III yang sama sekali belum melakukan pembahasan RAPBD.
"Kami hanya memfasilitasi surat dari bupati mengenai pembahasan RAPBD ini. Karena dua komisi sudah menyelesaikan pembahasannya. Tapi ternyata masalahnya ada pada standar biaya. Karena perbupnya sudah ada, sekarang komisi III sudah siap melanjutkan pembahasan," kata Welem.
Pada 30 Desember 2013 lalu, Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung melayangkan surat yang ditujukan kepada pimpinan dewan terkait keterlambatan pembahasan RAPBD tersebut.
Dalam surat bernomor 903/0781/XII/Setda itu, bupati mengingatkan dampak yang sangat merugikan jika APBD telat disahkan. Kerugian itu berupa penundaan transfer Dana Alokasi Umum 25 persen setiap bulan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014.
Sumber : Harian Fajar.

1 komentar:

Terima Kasih telah berkunjung ke Toraja Update.
Silahkan tinggalkan Komentar Anda...!!!

KOMENTAR TERBARU

Subscribe

Masukkan Alamat E-mail Anda:

Delivered by Toraja Update