Sumber: http://www.seociyus.com/2013/02/kode-javascript-dan-html-sederhana-buat-di-blog.html#ixzz4FohENZc0 Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @SEOCiyus on Twitter

Minggu, 25 Desember 2011

Bentrok Berdarah Polisi-Warga di Bima

Pengunjuk rasa berhadapan dengan polisi sebelum bentrok berdarah di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, kemarin.

Bentrokan berdarah terjadi antara aparat kepolisian dengan warga di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin. Akibat bentrokan, 2 orang tewas dan 22 orang terluka.

Dari keterangan yang diperoleh di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima, tempat jenazah disemayamkan, tertera dua nama korban tewas, yakni atas nama Arifrahman,18, dan Syaiful, 17, keduanya warga Desa Suni,Kecamatan Lambu,Kabupaten Bima,di pengujung timur Pulau Sumbawa. Namun, ada saksi mata menginformasikan bahwa seorang korban tewas lainnya dalam insiden di Pelabuhan Sape itu adalah Immawan Ashary, 20, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB.

Bentrok antara polisi dengan warga berawal dari enggannya para pengunjuk rasa meninggalkan Pelabuhan ASDP Sape.Pelabuhan tersebut telah diduduki sejak Senin, 19 Desember lalu. Dari pantauan di lapangan, polisi yang berjumlah sekitar 300 personel awalnya melakukan upaya persuasif untuk meminta warga yang menolak pertambangan milik PT Sumber Mineral Nusantara agar membubarkan diri. Diduga upaya tersebut mengalami jalan buntu hingga petugas yang berasal dari Brimob Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumba, Kabupaten Mataram,NTB,dan Gegana dari Brimob Mataram melakukan upaya pembubaran paksa.

Bentrok antarwarga dengan polisi tidak terhindarkan. Selain korban tewas, terdapat 22 orang luka-luka.Beberapa korban dilaporkan menderita luka tembak. Para korban bentrok tersebut telah dirujuk ke RSUD Bima, NTB. Sebagian korban juga ada yang masih dirawat di Puskesmas Kecamatan Lawo. Pascabentrokan, aparat juga melakukan penyisiran di areal Pelabuhan Sape. Sebagian aparat melakukan pemblokiran jalan dari arah selatan atau Kecamatan Lambu yang berbatasan dengan Kecamatan Sape.

Di sini, polisi menghalau pengunjuk rasa dengan menggunakan kawat berduri. Konsentrasi massa kemudian berpindah ke Kecamatan Lambu. Massa melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah, yakni Kantor Camat Lambu. Termasuk beberapa rumah warga yang diduga pendukung eksplorasi tambang tersebut. Diketahui, tindakan pendudukan pelabuhan diawali dengan tuntutan warga kepada Bupati Bima, Ferry Zulkarnaen. Bupati diminta mencabut izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara.

Namun Ferry mengaku tidak bisa mencabut izin tersebut dan hanya bisa melakukan penghentian eksplorasi selama setahun. Atas perbedaan pendapat tersebut,aparat kepolisian dan Pemerintah Bima telah melakukan tindakan persuasif, tetapi tidak membuahkan hasil.Akhirnya pada Senin, 19 Desember sampai kemarin warga menutup Pelabuhan Sape. Akibatnya, aktivitas di pelabuhan selama hampir sepekan lumpuh. Sejumlah kendaraan yang ada di dalam kapal penyeberangan tidak bisa keluar dari pelabuhan akibat pendudukan pelabuhan oleh massa.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman menginformasikan, aparat telah mengamankan tiga orang yang diduga sebagai provokator. ”Provokator yang ditangkap adalah H,A alias O,dan Sy,”kata Saud dalam pesan singkatnya kemarin. Selain itu, pihak kepolisian telah meminta keterangan kepada 31 orang di Polres Bima. Perinciannya, 25 dewasa dan 6 anak-anak. Saud mengatakan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti aksi bentrok antara massa dengan pihak kepolisian Polda NTB.

”Barang bukti yang disita di antaranya parang sebanyak 10 buah,sabit 4,tombak 1,bom molotov 1,dan bensin 2 botol,”katanya. Saud juga mengungkapkan, Bupati dan aparat kepolisian sebenarnya telah melakukan negosiasi, tetapi selalu menemui jalan buntu.”Sudah melaksanakan negosiasi secara berulang-ulang, tapi massa bergeming sepanjang kedua tuntutannya tidak terpenuhi,” ungkapnya. Saud membeberkan, aksi yang dilakukan massa yang menamakan diri kelompok Front Reformasi Anti-Tambang (FRAT) tersebut memanfaatkan wanita dan anak-anak.

”Perempuan dan anak-anak dijadikan tameng oleh massa di penyeberangan feri,” kata jenderal bintang dua itu. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli tidak membantah bahwa polisi melakukan penembakan terhadap para pengunjuk rasa saat melakukan pembubaran massa di Pelabuhan Sape. Penembakan tersebut dilakukan sebagai upaya membela diri aparat di lapangan. ”Karena massa menyerang sehingga petugas di lapangan melakukan upaya pembelaan diri,”kata Boy saat jumpa pers di Mabes Polri kemarin.

Boy mengatakan, hingga kemarin sore petugas di lapangan masih melakukan pengamanan di Pelabuhan Sape. ”Keadaan sudah kondusif dan pengamanan masih diintensifkan,” tuturnya. Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Bidang Eksternal Nurkholis mengatakan, Komnas HAM sejak awal sudah menduga kemungkinan tindak kekerasan di Bima.”Pekan lalu kita sudah mengatakan bahwa kejadian di Bima berpotensi memunculkan kekerasan dan pelanggaran HAM,” ujarnya kemarin.

Dia mengungkapkan, potensi tersebut muncul setelah adanya demo di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Sape. Menurut Nurkholis, sampai kemarin Komnas HAM masih terus menggali informasi sebenarnya hingga kasus di Bima tersebut menelan korban. ”Kita masih kumpulkan informasi,” ujarnya. Nurkholis menyatakan, jika informasi tentang kasus di Bima sudah detail,Komnas HAM bisa saja menurunkan tim pencari fakta.”Kita lihat nanti,bisa saja kami menurunkan tim pencari fakta,”imbuhnya.

Menurut Nurkholis, hingga kemarin, Komnas HAM melalui jejaring yang ada di Bima masih terus mengusahakan negosiasi dengan pihak keamanan dan masyarakat. ”Karena yang terpenting saat ini (kemarin) adalah agar tidak ada lagi bentrok dan tidak ada lagi korban,”ujarnya. Di Jakarta, beberapa kalangan LSM dan aktivis mendesak Presiden SBY segera mengeluarkan perintah resmi menghentikan dan mencabut izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara dan menghentikan kekerasan di Bima.

Mereka juga meminta Presiden SBY segera mengeluarkan perintah resmi untuk menarik dan mengevaluasi seluruh aparat TNI-Polri di lokasi konflik sumber daya alam itu. ”Presiden SBY perlu segera menghentikan aktivitas perusahaan yang berkonflik dan berpotensi konflik hingga ada kepastian penyelesaian secara struktural dengan membentuk panitia nasional penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam,” kata Ridwan Darmawan dari Indonesia Human Rights Committee for Sicial Justice (IHCS).

Ridwan juga mendorong DPR segera menggunakan hak interpelasinya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas dugaan pelanggaran HAM di sektor agraria dan sumber daya alam. Lebih lanjut, Ridwan menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti kasus itu,Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan perlindungan hukum terhadap korban karena indikasi kekerasan ini akan meluas. Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Mukri Fitriana mengutuk aksi kekerasan aparat negara terhadap warga NTB yang menuntut hak-hak rakyat.

Walhi juga sangat menyayangkan kekerasan oleh aparat kembali terulang. ”Kasus ini tidak bisa ditangani Polri karena kejadian tersebut melibatkan aparat keamanan sehingga kasus ini harus ditangani langsung oleh Presiden karena Presiden bertanggung jawab terhadap kasus ini,” ujarnya di Jakarta kemarin. Menurut dia, kasus seperti ini bukan hal baru terjadi di NTB dan daerah lain di Indonesia. Belum lama kasus perebutan lahan yang mengakibatkan korban jiwa akibat ulah aparat keamanan terjadi di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan.

Di Jakarta, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyesalkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga Sape dan Lambu di Bima akibat tindak kekerasan aparat keamanan. ”Ini sungguh mengenaskan. Mengapa selalu berulang dan berulang kejadian seperti itu,” kata Lukman kepada SINDO kemarin. Lukman menyatakan, sepertinya aparat tidak bisa belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Sistem dan pola deteksi dini dan penanganan keamanan harus dievaluasi dan benar-benar dicermati kembali.

”Amanah konstitusi yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima Kasih telah berkunjung ke Toraja Update.
Silahkan tinggalkan Komentar Anda...!!!

KOMENTAR TERBARU

Subscribe

Masukkan Alamat E-mail Anda:

Delivered by Toraja Update