Sumber: http://www.seociyus.com/2013/02/kode-javascript-dan-html-sederhana-buat-di-blog.html#ixzz4FohENZc0 Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @SEOCiyus on Twitter

Rabu, 16 November 2011

2012, Pesawat Komersil Akan Terbang Makassar-Toraja setiap hari

Salah satu hal menggembirakan disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, sehubungan dengan pengembangan pariwisata di Tana Toraja. Hal tersebut adalah akan segera beroperasinya masakapai penerbangan komersial yang akan melayani penerbangan Makassar - Toraja pada tahun 2012. Hal ini adalah untuk mengakomodasi perjalanan wisata ke salah satu daerah tujuan wisata unggulan sulsawesi selatan tersebut. kabar gembira tersebut disampaikan bapak gubernur di sela-sela periangatan Hari Jadi Toraja ke-764 tahun dan hari jadi ke-54 Kabupaten Tana Toraja di Makale, Selasa (15/11/2011).

Menurut Syahrul, Tana Toraja akan banyak menerima kunjungan wisatawan, terutama dari manca negara, menyusul rencana beroperasinya bandara baru yang lebih luas di Mengkendek pada awal 2012. Sehingga, lanjutnya, bandara tersebut pun dapat didarati pesawat berbadan besar. Seperti diketahui, Rute penerbangan Makassar Toraja selama ini hanya diterbangi sekali dalam seminggu.

"Kita datangkan pesawat yang setiap hari menerbangi Toraja-Makassar PP (Pergi-Pulang). Saya janji itu," ujarnya.

Ia menambahkan sektor pariwisata budaya Toraja adalah industri wisata yang sudah mendunia dan dinilai telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bandara baru Kabupaten Tana Toraja dibangun di Dusun Buntu Kunik, Desa Tampo, Kecamatan Mengkendek melalui beberapa tahap pembangunan yaitu pematangan lahan, pembangunan konstruksi termasuk landasan pacu. Pematangan lahan bandara di atas area seluas 225 hektar menggunakan anggaran sekitar Rp 100 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel Masykur Sulthan, menjelaskan Landasan pacu yang akan dibangun untuk bandara baru di Buntu Kunik ini sepanjang 1.900 meter dengan lebar 35 meter, yang berarti bawha bandara ini dapat didarati pesawat berkapasitas 100 penumpang. Selain itu Bandara baru ini juga nantinya akan menjadi titik penghubung sejumlah daerah tujuan pariwisata nasional seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta dan Lombok.
READ MORE - 2012, Pesawat Komersil Akan Terbang Makassar-Toraja setiap hari

Selasa, 15 November 2011

SYL serahkan bantuan 9,9 M ke Pemkab Tana Toraja

“Tana Toraja memiliki jati diri berupa kebersamaan dalam kelompok yang tidak dimiliki daerah lain. Oleh karena itu, melalui peringatan HUT Toraja ke-764 ini, selain untuk membangun kebersamaan masyarakat, juga membangun bangsa Indonesia agar menyatu dalam kebersamaan”

Demikian beberapa hal yang disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, di tengah – tengah perayaan syukur Hari jadi Toraja ke-764 dan Kabupaten Tana Toraja ke 54, di Makale, Tana Toraja, 15/11 hari ini.

Menurutnya, Toraja sudah semakin maju karena hadirnya kehidupan yang lebih baik. Bahkan pada bulan Desember mendatang, wisatawan asing akan mengalir deras ke kabupaten ini dengan diadakannya perayaan Lovely December dengan pesta kembang api yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp1,2 miliar.

Selain itu, Syahrul juga mengatakan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Toraja telah mengalami peningkatan menjadi 7% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 4,2%. Dia meminta agar pemerintah Kabupaten Tana Toraja tetap melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat, untuk terus menunjang peningkatan pertumbuhan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Tana Toraja senilai Rp 9,9 miliar

Bantuan Pemprov Sulawesi Selatan tersebut diserahkan langsung oeh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 3 sektor, masing-masing Sektor Peternakan Sapi Rp 3,2 miliar, sektor perkebunan, Rp 6 miliar, dan sektor Perkebunan Rp 700 juta.
READ MORE - SYL serahkan bantuan 9,9 M ke Pemkab Tana Toraja

Rabu, 09 November 2011

4 bulan honor THL/PPL akan dibayar Pemkab Tana Toraja

Setelah mendapat desakan yang gencar dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja, Pemerintah Kabuaten (Pemkab) Tana Toraja akhirnya menyangupi untuk membayar honor Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh pertanian lapangan. Namun jumlah honor yang akan dibayarkan pemkab Tana Toraja hanya selama empat bulan, sebab selebihnya (8 bulan) dibayar oleh pemerintah Pusat.

Salah seorang anggota DPRD Tana Toraja, Yohanis Lintin Paembonan, menyampaikan penghargaannya atas respon positif yang diberikan Bapak Bupati sehubungan honor tenaga penyuluh pertanian tersebut.
"Tenaga Penyuluh Pertanian akan menerima honor selama 8 bulan dari pemerintah pusat, sementara Pemkab Tana Toraja akan membayar 4 bulan sisanya"ujar politis PDI Perjuangan ini.

Hal tersebut disampaikan Yohanis Lintin, usai rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan APBD-P tahun 2011 di gedung DPRD Tana Toraja, Selasa (8/11) kemarin.

Menurut Yohanis, di Tana Toraja sekarang ini ada 35 tenaga THL PPL yang sementara bertugas. Pengangkatan Ke-35 tenaga THL PPL tersebut melalui Kementrian Pertanian. Di dalam kontrak yang mereka tanda tangani, para THL/PPL tersebut akan bertugas selama satu tahun. Namun honor yang mereka terima hanya dari Januari hingga Agustus. Sehingga, untuk bulan September s/d Desember mereka bekerja tanpa honor.

Menurut beberapa informasi yang berhasil diperoleh, pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran pembayaran gaji THL/PPL empat bulan karena hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten sebagai dana sharing dari program tersebut.

“Karena ini bentuknya sharing sehingga itu menjadi kewajiban kita untuk membayarnya. Jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya Rp72 juta,” ujarnya.

"Oleh karena anggaran untuk pembayaran honor THL/PPL ini tidak muncul dalam APBD, maka anggaran untuk itu diusulkan untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan."tambahnya.

Ditempaat yang sama, Welem Sambolangi', Ketua DPRD Tana Toraja, mengkonfirmasi kebenaran bahwa pemerintah akan membayar kekurangan honor THL PPL selama empat bulan tersebut. Welem juga memberikan kepastian bahwa anggaran sebesar Rp72 juta itu akan dialokasikan dalam APBD Perubahan.

“Bapak Bupati sudah menyetujui hal itu, dan kita juga memastikan bahwa dana untuk pembayaran kekurangan honor tenaga THL/PPL itu akan dimasukkan dalam anggaran perubahan ini,” tegas Politisi Partai Golkar tersebut.
READ MORE - 4 bulan honor THL/PPL akan dibayar Pemkab Tana Toraja

Senin, 07 November 2011

Funbike Lovely Desember akan pecahkan rekor peserta terbanyak di Toraja

Jika tidak ada aral melintang, pada 15 Nopember 2011 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja akan menggelar kegiatan fun bike. Dalam rangka menyukseskan kegiatan ini, pemkab Tana Toraja menggandeng lembaga Journalist Supporting Toraja Tourism untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

Kegiatan promosi pariwisata Toraja yang dikemas dalam program Lovely Desember ini, rencananya akan diikuti oleh bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, dan ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi', serta beberapa pejabat teras Pemkab Tana Toraja juga akan ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung mengatakan, kegiatan fun bike yang dikemas dalam program Lovely Desember 2011 ini akan melakukan start di Minanga, Kecamatan Mengkendek dan finish di Bundaran Kolam Makale.

"kegiatan fun bike ini juga bertujuan untuk menyalurkan aktivitas penggemar sepeda di Tana Toraja. Pemkab Tana Toraja sudah berencana mengembangkan satu kawasan wisata bersepeda yang ditunjang dengan pemandangan alam yang indah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Wisatawan bisa menghabiskan watu bersantai berkeliling kawasan wisata sambil bersepeda."jelas Theofilus.

Sun TV Makassar sebagai media partner program lovely desember yang juga menjadi salah satu sponsor kegiatan fun bike ini mengharapkan agar kegiatan ini dapat memberikan value added dalam menopang kepariwisataan kabupaten Tana Toraja.

di sepanjang perjalan, mulai dari garis start sampai pada garis finish, peserta fun bike akan menikmati berbagai keindahan alam dan objek yang terdapat di sepanjang jalan yang akan dilalui.

Sementara itu, Ketua Lembaga Journalist Supporting Toraja Tourism Avelino Agustinus, mengatakan kegiatan fun bike yang dikemas dalam program lovely desember ini digelar untuk menyokong kepariwisataan Tana Toraja yang berbasis lingkungan.

“Tana Toraja memiliki alam yang indah. Tapi, orang lebih mengenal Toraja dengan wisata budaya. Kami ingin menawarkan atraksi baru yakni wisata bersepeda,” ujaranya.

Panitia pelaksana menyiapkan berbagai hadiah dalam bentuk doorprize. seperti sepeda motor, sepeda olahraga, tiket pesawat, dan berbagai hadiah menarik lainnya. kegiatan ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 1000 orang peserta yang akan menjadi rekor pertama di Tana Toraja, baik dalam hal hadiah maupun dalam hal jumlah peserta.
READ MORE - Funbike Lovely Desember akan pecahkan rekor peserta terbanyak di Toraja

Kamis, 03 November 2011

Pariwisata Toraja butuh Pengelolaan terpadu

Banyak orang memahami dampak berganda dari kunjungan wisman, tetapi suka jalan sendiri-sendiri dalam pengembangannya. Oleh karenanya, Tim Destination Management Organizations (DMO) Cluster Toraja menyelenggarakan Pendampingan Pengembangan Pariwisata yang digelar pada hari kamis (3/11/2011), di hotel Pantan Makale.

hadir dalam pertemuan ini di antaranya kalangan ahli, praktisi, akademisi, pejabat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, Asosiasi, dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam DMO. DMO merupakan pola pengelolaan atau manajemen sebuah kawasan wisata melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai masyarakat, pengusaha, sampai pemerintah daerah dan pusat dengan menggunakan pola partisipatif dengan sasaran memberikan benefit kepada semua pihak.

Destination Management Organization (DMO) adalah sebuah program pengelolaan destinasi secara terpadu, bottom up dan mengutamakan ownership (kepemilikan) dari para pemangku kepentingan. Di dalam DMO ini, masyarakat dan pemangku kepentingan akan dilibatkan seluas-luasnya. Selain itu juga mengintegrasikan fungsi-fungsi yang ada pada seluruh pemangku kepentingan.

Di dalam DMO juga terdapat kerjasama dan menampung aspirasi dari pemangku kepentingan. Selanjutnya, akan dilakukan perbaikan secara terus menerus dan memperhatikan pelestarian serta aspek-aspek lingkungan, budaya, dan masyarakat.

Tim DMO Cluster Toraja diketuai oleh Bapak Setiawan - Kasubdit Iklim Investasi, Direktorat Usaha Pariwisata, dengan anggota tim Ir. Ina Herliana Koswara, MSc dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan (P-P2Par) ITB Bandung sebagai tenaga ahli tim, serta Undhan S dan Stella Veronika sebagai anggota tim.

Kendala yang dialami oleh Destination Management Organization (DMO) adalah masih belum adanya kesamaan visi dan misi dari masyarakat setempat untuk mengelola destinasi bersama.

DMO memang ilmu baru di kalangan industri pariwisata di Tanah Air. Begitu pula bagi pengelola destinasi wisata di luar negeri. Intinya sekadar punya daya tarik saja tidak cukup. Destinasi wisata harus di kelola, ditata dan dipublikasikan secara profesional

Upaya mewujudkan Destination Management Organization (DMO) yang ideal dibutuhkan koordinasi lintas sektoral dan komitmen tinggi dari masyarakat.

Gelar pertemuan yang diprakarsai oleh Tim Destination Management Organizations (DMO) cluster Toraja ini, membahas berbagai masalah terkait pariwisata di kedua kabupaten, Toraja Utara dan Tana Toraja.

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pengelolaan destinasi dalam kegiatan "destination management system" melalui konsep DMO. Kegiatan ini juga untuk menyusun pola pembentukan dan pengembangan, menyusun indikator, kriteria dan model pengembangan, serta pengelolaan destinasi melalui konsep DMO.
READ MORE - Pariwisata Toraja butuh Pengelolaan terpadu

Rabu, 02 November 2011

KPK Setuju Pemiskinan Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang perlu tindakan pemiskinan terhadap narapidana korupsi sebagai langkah pemberian efek jera. KPK menilai pengetatan hukuman melalui moratorium remisi dan pemberian pembebasan bersyarat masih belum cukup.

“Saya kira pemiskinan bagi narapidana korupsi perlu juga. Jadi jangan remisi saja dan pembebasan bersyarat yang dihentikan. Pemberian hukuman lebih lama itu soal efek saja supaya orang takut,”kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Kantor KPK Jakarta kemarin. Meski demikian, Johan mengapresiasi usaha pemerintah memperketat remisi bagi koruptor.Hanya saja, sikap pemerintah tersebut harus dibarengi dengan peraturan tertulis untuk menghentikan remisi dan pembebasan bersyarat.

”Tentunya KPK apresiasi. Berarti ada niat memang untuk menghukum koruptor dan tidak mencederai hati rakyat. Tapi jangan sekadar lisan, perlu aturan tertulis,”katanya. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto juga mengaku setuju dengan konsep pemiskinan narapidana korupsi. Salah satu caranya dengan memberikan denda yang setinggitingginya selain hukuman badan.

“Saya kira cara ini bisa memberikan efek jera bagi para koruptor.Seperti di Singapura, dendanya ditinggikan sehingga koruptor dibuat melarat sehingga tidak bisa macam- macam lagi,”kata Bibit. Menurut dia,KPK akan memaksimalkan tuntutan terhadap para terdakwa korupsi sehingga hakim juga bisa menjatuhkan vonis yang maksimal. Hal itu bisa dipertimbangkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku koruptor.

“Kita perlu sikapi dengan mengajukan tuntutan maksimal atau lebih tinggi dari kemarin agar hakimnya bisa putuskan maksimal juga. Sehingga biar berkali-kali diremisi masih tetap tinggi juga (hukumannya),” kata Bibit. Wakil Ketua KPK M Jasin menambahkan, penghentian sementara (moratorium) pengurangan masa hukuman bagi terpidana kasus pidana korupsi tidak bisa mengandalkan pernyataan lisan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Kebijakan strategis di dalam pemberantasan korupsi ini memerlukan payung hukum untuk berpijak.

“Jadi, harus ada aturan tertulisnya,” katanya. Menurut Jasin, hingga saat ini KPK berpandangan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bukan satu-satunya cara untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memasukkan pasal hukuman minimal sekurang-kurangnya lima tahun bagi terpidana kasus korupsi.

Adapun untuk hukuman maksimal diberikan bergantung pada tingkat kesalahan pelaku hingga hukuman seumur hidup. Selain itu, sambung Jasin, KPK juga mendukung pandangan para penggiat antikorupsi yang menyebut pelarangan koruptor yang telah dibebaskan menduduki jabatan publik. ”Memang, di luar negeri umumnya sudah menerapkan itu,Indonesia harus menerapkan itu juga,”katanya.

Bisa Timbulkan Masalah Hukum

Sementara itu, mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra mengatakan, moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi berpotensi melanggar hukum dan hak asasi manusia. Dalam ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan, semua narapidana berhak untuk mendapatkan remisi,pembebasan bersyarat, dan asimilasi.

“Norma- norma hukum yang tegas mengatur baik UU maupun peraturan pemerintah itu tidak bisa dilangkahi begitu saja,ditinggalkan begitu saja,” ucapnya di Jakarta kemarin. Semua warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum sehingga harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi meski berstatus narapidana. Pembedanya hanya berat-ringannya hukuman.

Namun, jika sudah berada di lembaga pemasyarakatan (LP),harus diperlakukan sama. Langkah moratorium, menurut Yusril, tidak mempunyai landasan hukum yang kuat,padahal ciri negara hukum adalah tindakan aparatur yang berdasarkan hukum. Sebaliknya, pemerintah harus bertindak adil terhadap semua warga negara, meski sudah melakukan pelanggaran hukum.

Moratorium remisi, menurutnya, harus dilakukan dengan langkah yang komprehensif yaitu sekaligus dengan melakukan revisi UU Pemasyarakatan dan mengubah peraturan pemerintah tentang pemberian remisi. “PP remisi dan pembebasan bersyarat asimilasi itu tidak bisa dibikin semaunya, karena bisa diuji dengan UU Pemasyarakatan. Kalau tidak sesuai, bisa dibatalkan.

Kalau UU Pemasyarakatannya mau diubah, silakan,”ungkapnya. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengingatkan moratorium remisi bisa menimbulkan masalah hukum. Aturan pemberian remisi hingga saat ini belum diubah sehingga menghentikan pemberian pengurangan hukuman berpotensi melanggar HAM.

Pemerintah juga perlu mencari terobosan hukum agar pemangku kuasa kehakiman memiliki payung hukum untuk menjatuhkan vonis maksimal bagi koruptor. Selama ini hukuman bagi koruptor sangat variatif dan cenderung ringan. Terobosan lain adalah merampas kembali kekayaan negara yang dirampok para koruptor.

Sumber : seputar-indonesia
READ MORE - KPK Setuju Pemiskinan Koruptor

Data soal utang antara DPPKAD dan Dinas Kesehatan Toraja Berbeda

Dalam rapat dengan Komisi II DPRD Tana Toraja di Gedung DPRD Tana Toraja, kemarin (1/11), terungkap adanya perbedaan data mengenai utang antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja dan Dinas Kesehatan Tana Toraja.

Versi DPPKAD, Jumlah utang Dinas Kesehatan dan Akper Toraya yang berada dibawah Dinas Kesehatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.1,14 Milliar, yang terdiri dari, Utang Dinas Kesehatan sendiri sebesar Rp. 615,5 Juta dan Akper Toraya sebesar Rp426,9 juta. Sementara itu, menurut versi Dinas Kesehatan, Dinas kesehatan tidak memiliki utang di 2010.

Perbedaan tersebut mengundang berbagai kritik dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja.

Para anggota dewan menilai, terjadinya hal-hal seperti ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ketua Fraksi PDIP DPRD Tana Toraja, Yohanis Lintin Paembongan, STh, mengatakan “Perbedaan versi utang antara Dinas Kesehatan dan Akper Toraja dengan DPPKAD sebagai leading sektor bidang keuangan, menjadi indikasi koordinasi pelaporan pertanggungjawaban di daerah ini masih lemah"ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi', SE, menambahkan bahwa perbedaan pelaporan keuangan 2010 juga terjadi pada rapat badan anggaran dan rapat komisi.
READ MORE - Data soal utang antara DPPKAD dan Dinas Kesehatan Toraja Berbeda
KOMENTAR TERBARU

Subscribe

Masukkan Alamat E-mail Anda:

Delivered by Toraja Update