Sumber: http://www.seociyus.com/2013/02/kode-javascript-dan-html-sederhana-buat-di-blog.html#ixzz4FohENZc0 Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @SEOCiyus on Twitter

Minggu, 09 Oktober 2011

DPRD Tator Segera Bentuk Pansus Usut Proses Ganti Rugi Lokasi Bandara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja segera membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengusut proses ganti rugi pembebasan lahan lokasi pembangunan bandara baru di kecamatan Mengkendek kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Semuel Eban K Mundi menyatakan rencana pembentukan pansus itu berdasarkan hasil evaluasi komisi I DPRD pasca rapat dengar pendapat antara komisi I dengan panitia tim sembilan pengadaan lokasi bandara baru.

Komisi I berpendapat, ada beberapa kejanggalan yang teradi dalam proses ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan panitia tim sembilan yang diketuai sekretaris kabupaten (Sekkab) Tana Toraja, Enos Karoma. Adanya kejanggalan dalam proses pembebasan dan ganti rugi lahan juga menyebabkan, sejumlah pihak mengajukan keberatan karena merasa dirugikan.

“Karena ada beberapa kejanggalan dalam proses ganti rugi, komisi I merekomendasikan kepada pimpinan DPRD agar dibentuk pansus untuk mengusut masalah ini,” ujar Samuel, Minggu (9/10/2011).

Eban, sapaan akrab legislator asal PDIP itu menyatakan, panitia tim sembilan sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah kabupaten (Pemkab) Tana Toraja untuk pengadaan lokasi pembangunan bandara, diduga tidak melakukan beberapa tahapan dalam penetuan pemilik tanah yang berhak mendapat ganti rugi.

Diantaranya, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sangat minim, publikasi status kepemilikan dan batas-batas tanah serta peta autentik yang menjelaskan secara rinci lokasi, batas dan status kepemilikan.

“Yang menadi pertanyaan bagi komisi I, soal ganti rugi yang sudah dilakukan oleh panitia tim sembilan tidak disertai dengan pelepasan hak tanah,” kata dia.

Menurutnya, komisi I DPRD Tana Toraja juga mempertanyakan validasi data penentuan pemilik tanah yang berhak mendapat ganti rugi diduga tidak melalui rapat pleno panitia sembilan. Seharusnya, penetapan nama-nama pemilik lahan yang berhak mendapat ganti rugi harus melalui rapat pleno panitia tim sembilan.

“Daftar nominasi penerima ganti rugi yang kami peroleh tidak ditandatangani oleh sekretaris tim sembilan. Dalam hal ini kepala Badan Pertanahan Nasional. Ada indikasi, daftar nominasi itu cacat hukum,” jelas Eban.

Dia menambahkan, permintaan komisi I DPRD Tana Toraja saat rapat dengar pendapat agar diberikan peta autentik bidang tanah milik masyarakat yang dibebaskan sampai saat ini belum dipenuhi panitia tim sembilan. Padahal, panitia sembilan berjanji akan memberikan peta autentik itu kepada komisi I.

Pasalnya, saat rapat dengar pendapat belum lama ini, panitia sembilan hanya menunjukkan peta lokasi yang dibebaskan berupa foto udara dan hanya. Lokasi tanah masyarakat juga hanya berbentuk sketsa.

“Hanya ada dua opsi yang ditawarkan komisi I, DPRD membentuk pansus biasa atau pansus angket. Kalaupun peta autentik yang kami minta diserahkan panitia tim sembilan, tidak akan menyurutkan niat DPRD membentuk pansus,” tandasnya.


Sumber : http://news.okezone.com

1 komentar:

  1. semoga saja semuanya untuk kepentingan masyarakat banyak ...

    BalasHapus

Terima Kasih telah berkunjung ke Toraja Update.
Silahkan tinggalkan Komentar Anda...!!!

KOMENTAR TERBARU

Subscribe

Masukkan Alamat E-mail Anda:

Delivered by Toraja Update