Sumber: http://www.seociyus.com/2013/02/kode-javascript-dan-html-sederhana-buat-di-blog.html#ixzz4FohENZc0 Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @SEOCiyus on Twitter

Jumat, 02 September 2011

Pemkab Minta Tambahan Anggaran Pembangunan Bandara Baru

Ilustrasi

Pemerintah kabupaten Tana Toraja akan mengajukan tambahan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2011 untuk membayar ganti rugi lahan lokasi pembangunan bandara di Kecamatan Mengkendek. Besarnya tambahan anggaran yang akan diminta Rp8 miliar.
Kepala badan pendapatan, pengelolah keuangan dan asset daerah (DPPKAD) Tana Toraja, Meyer Dengen, yang ditemui beberapa waktu lalu, menyatakan tambahan anggaran ini dibutuhkan pemerintah karena berdasarkan perhitungan dana yang tersedia dalam APBD induk tahun 2011 belum mencukupi untuk membayar ganti rugi lahan bandara.
“Setelah kita hitung-hitung kembali ternyata anggaran yang kita sediakan pada APBD induk tidak cukup. Kita berharap pemerintah provinsi bisa menalangi lagi Rp8 miliar, tetapi kalau tidak ada, ya terpaksa kita usulkan lagi ke DPRD dalam APBD perubahan nanti,” jelas Meyer.
Dijelaskan, pada APBD induk tahun 2011 pemerintah kabupaten sudah mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar untuk pembayaran ganti rugi lahan bandara baru. Dari jumlah ini, Rp10 miliar diantarannya merupakan bantuan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
“Total anggaran yang kita butuhkan untuk pembebasan lahan sekitar Rp40 miliar,” kata Meyer.
Ditanya masalah gugatan yang belakangan bermunculan dari masyarakat berkaitan dengan lokasi bandara, Meyer mengaku tidak tahu. Menurut dia, pihak DPPKAD hanya bertindak sebagai juru bayar sesuai dengan rekomendasi dari tim 9 dan pemerintah. Tim 9 adalah tim yang dibentuk khusus oleh pemerintah untuk menangani masalah ganti rugi lahan bandara.
“Saya tidak mau berpolemik dengan gugatan atau pun keberatan dari masyarakat, yang jelas kami hanya melakukan pembayaran sesuai dengan permintaan dari tim 9,” tandasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, lahan yang sudah diukur oleh badan pertanahan nasional (BPN) kemudian dikaji oleh tim 9. Jika dianggap sudah tidak bermasalah, baik secara administrasi maupun kepemilikan, tim 9 mengajukan permohonan pembayaran ke DPPKAD.
“Kalau sudah ada permintaan dari tim 9 kami tinggal mengeluarkan SPM (surat perintah membayar) ke Bank Sulsel agar dibayarkan melalui rekening masing-masing pemilik lahan,” urai Meyer Dengen

Sumber : Palopo Pos

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima Kasih telah berkunjung ke Toraja Update.
Silahkan tinggalkan Komentar Anda...!!!

KOMENTAR TERBARU

Subscribe

Masukkan Alamat E-mail Anda:

Delivered by Toraja Update