Sumber: http://www.seociyus.com/2013/02/kode-javascript-dan-html-sederhana-buat-di-blog.html#ixzz4FohENZc0 Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @SEOCiyus on Twitter

Kamis, 15 September 2011

AMTAK Lapor Panitia Sembilan ke Kejari Makale

MAKALE – Aliansi Masyarakat Toraja Anti-Korupsi (AMTAK) resmi melaporkan dugaan korupsi pembayaran ganti rugi pembebasan lahan lokasi pembangunan bandara bertaraf internasional di Kabupaten Tana Toraja ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makale, kemarin.

Dugaan korupsi yang ditengarai melibatkan panitia sembilan pengadaan tanah lokasi pembangunan bandara, dilaporkan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMTAK,Daniel Bemba. Laporan itu diterima Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Makale Adrianus Y Tomana.

Salah satu dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan AMTAK,pada 1 Desember 2010, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) TanaToraja membentuk satuan tugas (satgas) dan sekretariat panitia pengadaan tanah dengan nomor putusan 3709/XII/2010 dengan jumlah anggota satgas 146 orang. Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 65/2006, dalam kegiatan pengadaan tanah SK diterbitkan bupati.

“Adanya keputusan yang ditandatangani sekretaris kabupaten diduga akan menimbulkan kerugian negara Rp394.200.000 untuk membayar honor 146 anggota satgas selama enam bulan.Setiap satgas mendapat honor Rp450.000 per bulan dengan masa kerja selama enam bulan,” ungkap Sekjen AMTAK Daniel Bemba ditemui di Kejari Makae,kemarin.

Selain itu, AMTAK melaporkan rakban dalame sepanjang 25 meter pada areal sekitar sawah diduga sebagai dasar menggelapkan tanah adat. Rakban Dalame dalam bahasa adat Toraja hanya sanglolo tallang (diperkirakan sepanjang enam meter). Istilah rakban dalame hanya dikenal saat pengelolaan sawah untuk melindungi dari hama penyakit dan tidak dikenal dalam transaksi tanah.

Namun, dalam proses pembebasan lahan lokasi pembangunan bandara,rakban dalame bagian dari sawah ikut mendapat pembayaran ganti rugi. Dari hasil investigasi AMTAK, areal rakban dalame yang mendapat ganti rugi seluas 40 hektare “Besarnya ganti rugi untuk satu hektare rakban dalame sekitar Rp220 juta.

Dengan begitu ada indikasi kerugian negara sekitar Rp9 miliar,”kata Daniel Bemba. Kasi Pidsus Kejari Makale Adrianus Y Tomana mengatakan, laporan dugaan korupsi pembayaran ganti rugi pengadaan lokasi pembangunan bandara yang dilaporkan AMTAK segera disampaikan kepada Kepala Kejari Makale. “Laporan itu akan lebih dulu kami laporkan ke pimpinan. Kebetulan, hari ini (kemarin), Kajari tidak masuk kerja karena sakit,”tandasnya.

Sumber : sindo

2 komentar:

  1. mawatang2 mo te'mai Panitia 9 ke susi mi te'. Ya bang riya, umab mo nakua na tetap jalan tu pembangunan bandara na den ma'kappala' mentia' opa sule mati' kampong

    @panitia 9, jama2 melo ri toda tu' mai apa pa, mambelapa iya Balanda, dai ri susi bang to di na runtukan Balanda

    kurre sumang'
    melo iya sipakilala-lala

    BalasHapus

Terima Kasih telah berkunjung ke Toraja Update.
Silahkan tinggalkan Komentar Anda...!!!

KOMENTAR TERBARU

Subscribe

Masukkan Alamat E-mail Anda:

Delivered by Toraja Update