Rabu, 03 Agustus 2011

Pembangunan Bandara Buntu Kuni' menuai masalah

Pemilik sebagian lahan lokasi pembangunan Bandara Buntu Kuni' Kec. Mengkendek, iatu Keluarga Besar Puang Mengkendek mengajukan keberatan kepada pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa warga yang ternyata bukan pemilik lahan, ikut menerima ganti rugi pembebasan lahan. sementara pemilik lahan yang sah adalah keluarga Puang Mengkendek. Kejadian ini menyebabkan proses ganti rugi lahan bandara Buntu Kuni', yang pada awalnya berjalan lancar, terancam tersendat. dan hal ini juga mendorong keluarga Puang Mengkendek mengadukan permasalahan tersebut ke Polres Tana Toraja.

Menurut informasi, salah satu keluarga Puang Mengkendek yang melaporkan kejadian disampaikan oleh Palagian Rante Allo dengan isi pengaduan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh terlapor Mathius Tondok. dengan Nomor laporan LP/208/VIII/2011/Polda Sulsel/Rest Tator tanggal 2 Agustus 2011.

untuk diketahui, kemarin, beberapa anggota keluarga Puang Mengkendek memasang papan peringatan yang isinya menyatakan bahwa beberapa bagian di lokasi pembangunan bandara baru di Buntu Kuni' adalah milik keluarga Puang Sesa Bone, Puang Mengkendek. Tujuan dari pada dipasangnya papan ini adalah agar pemerintah tidak melakukan kegiatan pembangunan di atas lahan yang masih bermasalah itu.

Sementara itu, Penasehat hukum keluarga Puang Mengkendek, Antonius Tulak, menyampaikan bahwa luas tanah milik Puang Mengkendek yang masuk lokasi bandara sekitar 30 Ha. Pada awalnya lahan tersebut tidak masuk dalam lokasi bandara, namun belakangan pemkab menetapkan lahan termasuk masuk lokasi bandara tanpa memberitahukan kepada keluarga Puang Mengkendek. dan hanya menyampaikan kepada warga lain, yang ternyata bukanlah pemilik sah atas lahan tersebut.

Antonius menjelaskan, lokasi yang dipersoalkan keluarga Puang Mengkendek bernama Lombok Pitu Buntu atau tujuh gunung tujuh lembah dengan luas secara keseluruhan sekitar 270 hektar berada di kampung Buasan, lembang Simbuang, kecamatan Mengkendek. Namun yang masuk ke dalam lokasi pembangunan bandara hanya sekitar 30 hektar. Menurut riwayat, tanah ini mulanya dimiliki oleh Puang Sesa Bone. Puang Sesa Bone kemudian menikah dengan Puang Lai’ Randanan dan melahirkan Puang Mengkendek.

Sekitar 53 orang warga mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 30 hektar yang masuk dalam lokasi bandara. Dan dari 53 orang itu, sebelas orang diantaranya sudah menerima ganti rugi dari Pemkab Tana Toraja dengan nilai total sekitar Rp 3 milyar. Sementara nilai total ganti rugi tanah milik Puang Mengkendek ini diperkirakan sebesar Rp 6 milyar.

Salah satu anggota keluarga Puang Mengkendek, yaitu Alex memberikan pernyataan yang cukup keras bahwa sebelum masalah ini selesai, keluarga Puang Mengkendek tidak akan mengijinkan proses pembangunan bandara berlangsung. “Ini masalah harga diri, sebelum masalah ini selesai jangan dulu membangun di tempat itu,” Kata Alex.

Menurut Antonius Tulak, masalah yang dipersoalkan keluarga Puang Mengkendek sebenarnya cukup simpel. “Ganti rugi harus dibayarkan kepada pemilik yang sebenarnya, yakni keluarga Puang Sesa Bone atau Puang Mengkendek. Itu saja. Kalau tidak diselesaikan secara baik-baik kami akan bawa masalah ini ke ranah hukum,” tegas Antonius.

Antonius Tulak menambahkan bahwa sebenarnya kliennya tidak bermaksud untuk menghambat pembangunan Bandar di Buntu Kuni' tersebut. malah sebaliknya, keluarga Besar Puang Mengkendek sangat mendukung pembangunan bandara itu karena hal itu demi kepentingan masyarakat. dan pihak keluarga juga tidak permasalahkan jika lahan mereka dijadikan lokasi bandara. "Namun hak - hak klien kami jangan dikesampingkan."tutupnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima Kasih telah berkunjung ke Toraja Update.
Silahkan tinggalkan Komentar Anda...!!!

KOMENTAR TERBARU

Subscribe

Masukkan Alamat E-mail Anda:

Delivered by Toraja Update