Sumber: http://www.seociyus.com/2013/02/kode-javascript-dan-html-sederhana-buat-di-blog.html#ixzz4FohENZc0 Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @SEOCiyus on Twitter

Sabtu, 11 Juni 2011

Tana Toraja Salah satu dari Tujuh Kabupaten yang Langgar MoU Pendidikan Gratis

Tujuh kabupaten melanggar nota kesepakatan dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam mengalokasikan anggaran program pendidikan gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010.

Rapat Pansus DPRD Sulsel tentang Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel 2010 dengan pejabat Dinas Pendidikan setempat di Makassar, Senin, terungkap kabupaten yang tidak memenuhi kewajibannya mengalokasikan 60 persen untuk anggaran pendidikan.

Tujuh kabupaten tersebut meliputi, Kabupaten Maros, Tana Toraja, Toraja Utara, Jeneponto, Luwu Utara, Pinrang dan Bone.

Sebelum pendidikan gratis Sulsel digulirkan, gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan seluruh kepala daerah se Sulsel telah menandatangani MoU yang berisi Pemprov Sulsel menanggung 40 persen dan pemerintah kabupaten/kota menanggung 60 persen dari APBD masing-masing.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Patabai Pabokori membenarkan adanya daerah yang belum memenuhi kewajibannya dalam hal alokasi anggaran.

"Masih ada beberapa daerah di 2010, namun untuk 2011 semuanya sudah memenuhi 60 persen," ucapnya.

Patabai juga yakin, pemerintah kabupaten/kota tidak akan lagi melalaikan kewajibannya karena Pemprov Sulsel sudah membuat kesepakatan dengan Kejaksaan Tinggi setempat untuk mengawasi pelaksanaan alokasi anggaran pendidikan di daerah mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai anggaran pendidikan gratis.

"Tim dari Kejaksaan Tinggi bersama tim dari Dinas Pendidikan sering turun kelapangan untuk memantau dan mengawasi itu," jelasnya.

Patabai menyebut, Pemprov Sulsel pada APBD Sulsel 2010 mengalokasikan anggaran pendidikan gratis sebesar Rp189 miliar dan meningkat menjadi Rp196 miliar di APBD 2011.

Banyaknya kabupaten yang tidak memenuhi kewajiban 60 persen biaya pendidikan, memunculkan beragam reaksi dari anggota DPRD Sulsel.
Sebelumnya, anggota DPRD Sulsel, Jafar Sodding menyebut MoU program pendidikan gratis perlu di tinjau ulang untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran setiap daerah.

"Ada daerah yang mampu melaksanakan secara penuh program tersebut, ada juga yang kemampuan anggarannya terbatas," ucap Jafar yang juga politis Partai Keadilan Sejahtera

1 komentar:

  1. anggaran pendidikan tidak sedikit, yg utama adalah metode pengelolaanx dan pelaksanax,LSM LEKAT

    BalasHapus

Terima Kasih telah berkunjung ke Toraja Update.
Silahkan tinggalkan Komentar Anda...!!!

KOMENTAR TERBARU

Subscribe

Masukkan Alamat E-mail Anda:

Delivered by Toraja Update