Sumber: http://www.seociyus.com/2013/02/kode-javascript-dan-html-sederhana-buat-di-blog.html#ixzz4FohENZc0 Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @SEOCiyus on Twitter

Minggu, 13 Februari 2011

RS Lakipadada Berutang Rp 1,4 M

Penetapan APBD Tana Toraja 2011 yang lebih cepat dari biasanya ternyata menyimpan berbagai persoalan. Salah satunya adalah utang RSUD Lakipada yang masih tersisa Rp 1,4 miliar.

Utang yang terbilang cukup besar tidak terakomodir dalam pembahasan RAPBD bulan Desember. Akibatnya, tidak dibahas bersama pihak rumah sakit.
Mencuatnya persoalan ini membuat Komisi II sebagai mintra kerja RS tidak tinggal diam. Mereka langsung mengundang pihak RSUD Lakipadada untuk menggelar rapat guna mengklarifikasi sumber utang tersebut.
''Yang jadi pertanyaan, kenapa utang yang cukup besar itu tidak pernah dimunculkan pada saat pembahasan RKA/RAPBD 2011? Nanti setelah penepatan APBD baru dimunculkan,'' cetus Massudi Sombolinggi, Ketua Komisi II, kemarin.
Munculnya utang setelah SKPD menyusun DPA, menurut Massudi, menandakan bahwa RKA yang disusun dan dibahas bersama DPRD tidak konsisten. Bukti lainnya, RKA yang disepakati oleh komisi bersama pihak RS justru berbeda dengan DPA yang dikeluarkan oleh RS.
''Sementara dalam penyusunan anggaran sangat jelas aturan dan mekanisme penyusunan RKA disetujui bersama DPRD dan SKPD itulah yang menjadi DPA,'' kata Massudi.
Kordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Tana Toraja, Jafar menilai kejadian ini akibat dari pembahasan RAPBD yang terlalu singkat. Sehingga banyak hal yang tidak sempat dibahas. Salah satunya utang RSUD.
''Tidak tertutup kemungkinan hal serupa terjadi juga di SKPD lain. Itu semua terjadi karena waktu pembahasan APBD yang terlalu singkat, bahkan terkesan tergesa-gesa. Sehingga SKPD tidak mendetail menyusun RKAnya. Termasuk juga karena kelemahan pimpinan SKPD,'' jelas Jafar.
Jika kemudian utang tersebut dimasukkan dalam APBD 2011, tambah Jafar, berarti pemkab bersama DPRD telah melakukan pembohongan publik. Pasalnya, APBD telah ditetapkan menjadi perda. UNtuk mengubahnya harus melalui tahapan dan mekanisme serta tata tertib yang ada.
''Terlalu dini untuk mengubah APBD hanya karena adanya kelalaian dari SKPD dalam perencanaannya. Idealnya, utang RSUD boleh diakomodir dalam APBD Perubahan 2011,'' tutur Jafar.
Dihubungi terpisah, Kepala Inspektorat Tana Toraja, Yohanis Sumule mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan audit terhadap utang RSUD Lakipapada Rp 1,4 miliar. Utang tersebut meliputi Jasa Raharja dan belanja lainnya.
''Karena setelah APBD ditetapkan, maka tidak ada lagi masukan atau tambahan kegiatan,'' pungkas Sumule


Sumber : Berita Kota Makassar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima Kasih telah berkunjung ke Toraja Update.
Silahkan tinggalkan Komentar Anda...!!!

KOMENTAR TERBARU

Subscribe

Masukkan Alamat E-mail Anda:

Delivered by Toraja Update