Sumber: http://www.seociyus.com/2013/02/kode-javascript-dan-html-sederhana-buat-di-blog.html#ixzz4FohENZc0 Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial Follow us: @SEOCiyus on Twitter

Senin, 06 Januari 2014

Komisi III Balik Tuding Pemkab

*Penyebab Lambannya Pembahasan RAPBD
Komisi III DPRD Tana Toraja menyangkal jika disebutkan sebagai penyebab lambannya pembahasan Rancangan APBD Tana Toraja 2013. Komisi yang membidangi Keuangan dan Pembangunan inipun balik menuding justru Pemkab menjadi penyebabnya.
Ketua komisi III, Takin Sima mengakui hanya komisinya yang belum membahas RAPBD dengan SKPD yang menjadi mitra kerjanya. Namun itu ada alasannya.
Menurut Takin Sima, pihaknya sudah lama menunggu peraturan bupati mengenai standar biaya maupun standar biaya perjalanan dinas. Perbup yang dimaksud adalah Perbup No 13 Tahun 2013 tentang Standar Biaya dan Perbup no 14 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
"Jadi selama ini kita bukan tidak mau atau sengaja tidak membahas. Tetapi tidak ada pedoman yang akan kita gunakan untuk menyusun biaya. Jadi jangan ada pikiran atau tudingan bahwa kita tidak mau bahas," ungkapnya, Minggu, 5 Januari.
Takin melanjutkan, dua perbup tersebut baru diserahkan kepada mereka pada Sabtu, 4 Januari lalu. Dengan adanya dua perbup itu, komisi III baru akan membahas RAPBD dengan unit-unit kerja terkait.
Dia juga yakin bahwa Komisi I dan Komisi II akan memperbaiki kembali RAPBD yang sudah dibahas di tingkat komisi. Sebab mereka tidak berpatokan pada standar biaya terbaru sesuai yang diatur dalam dua Perbup tersebut.
Sabtu lalu, pimpinan dewan menggelar rapat dengan komisi III. Rapat dipimpin Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sombolangi membahas komisi III yang sama sekali belum melakukan pembahasan RAPBD.
"Kami hanya memfasilitasi surat dari bupati mengenai pembahasan RAPBD ini. Karena dua komisi sudah menyelesaikan pembahasannya. Tapi ternyata masalahnya ada pada standar biaya. Karena perbupnya sudah ada, sekarang komisi III sudah siap melanjutkan pembahasan," kata Welem.
Pada 30 Desember 2013 lalu, Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung melayangkan surat yang ditujukan kepada pimpinan dewan terkait keterlambatan pembahasan RAPBD tersebut.
Dalam surat bernomor 903/0781/XII/Setda itu, bupati mengingatkan dampak yang sangat merugikan jika APBD telat disahkan. Kerugian itu berupa penundaan transfer Dana Alokasi Umum 25 persen setiap bulan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014.
Sumber : Harian Fajar.
READ MORE - Komisi III Balik Tuding Pemkab

Sabtu, 18 Agustus 2012

KONFLIK BERBAU SARA' MENGANCAM TANA TORAJA - ENREKANG

Setelah beberapa lama masyarakat Tana Toraja - Enrekang hidup berdampingan dengan damai, kini ketentraman kedua suku tersebut terancam. 

Terancamnya kerukunan kedua etnis tersebut dipicu oleh tewasnya seorang pemuda etnis Enrekang, Rusmin (20) di sebuah kafe di wilayah Mengkendek - Tana Toraja, jumat (17/8). 

Kematian Rusmin tersebut memicu terjadinya ketegangan di kedua belah pihak. Apalagi ditambah adanya informasi dari keluarga korban yang akan melakukan penyerangan malam ini ke Mengkendek sebagai tindakan balas dendam. 

Menurut informasi yag berhasil dihimpun media ini, kejadian pengeroyokan terhadap Rusmin terjadi pada tanggal 15/8 di sebuah kafe di Mengkendek. Akibat dari pengeroyokan tersebut, Rusmin berada dalam kondisi kritis dan harus di rujuk ke Makassar. Namun, Rusmin hanya dapat bertahan sehari, kemudian menghembuskan nafas terkahirnya di Rumah sakit. Saat ini jenasah Rusmin sudah berada di rumah duka, di Alla, Enrekang, dan rencanya akan dikebumikan esok hari. 

Ketegangan kedua etnis tersebut menyebabkan, beberapa kendaraan bus tujuan Makassar - Toraja dan sebaliknya lebih memilih bertahan di sekitar wilayah Enrekang. 

Saat ini pihak Pemkab dan Polres Enrekang turun langsung ke lapangan untuk meredam meluasnya konflik yang bisa berujung konflik SARA. 

Kapolres Enrekang, AKBP Ika Waskita menurunkan personelnya untuk mengantisipasi terjadinya bentrok dan melakukan koordinasi dengan pihak Polres Tana Toraja. 

Sementara itu, Kapolda Sulselbar, Irjen Mudji Waluyo, berjanji akan menerjunkan satu peleton Pasukan Brimob pada untuk mem-backup personel kepolisian dari Polres Enrekang, guna mengantisipasi meluasnya konflik di perbatasan Enrekang-Toraja.

"Kami tetap melakukan pemantauan situasi di perbatasan Enrekang-Toraja, saya juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur, untuk mengupayakan tidak terjadinya bentrokan antar warga di Enrekang dan Toraja, kami berupaya mengumpulkan tokoh masyarakat dari kedua pihak, selain itu kami juga akan kirim satu peleton Brimob besok untuk melakukan pengamanan," ujar Mudji.
READ MORE - KONFLIK BERBAU SARA' MENGANCAM TANA TORAJA - ENREKANG

Selasa, 15 Mei 2012

Temukan 300 zak raskin tak layak konsumsi, Markus Nari Berang

Salah seorang Anggota DPR RI asal Dapil 3 Sulsel, Ir, Markus Nari, Selasa 8 Mei kemarin naik pitam karena dirinya menemukan 300 sak atau 4,5 ton beras raskin dengan kualitas tak layak konsumsi di Gudang Bulog Toraja. Kemarahan Markus Nari cukup beralasan. Sebab, apa yang diperjuangkan di pusat terkait peningkatakan kualitas beras raskin secara nasional, berbanding terbalik dengan penyelenggaraan di tanah kelahirannya. Sehubungan dengan temuan ini, Markus Nari mengatakan akan disampaikan langsung ke Dirut Perum Bulog di Jakarta. "Ini akan saya sampaikan langsung. Juga akan menjadi evaluasi Perum Bulog secara nasional nantinya," ujarnya. Ditambahkannya, jika nantinya ada masyarakat yang mendapatkan kualitas beras raskin tidak layak konsumsi segera laporkan ke pemerintah setempat. Juga bisa dilaporkan langsung melalui kader Golkar kemudian diteruskan ke dirinya. "Masyarakat harus terlibat dalam pengawasan secara langsung. Karena jika hal seperti ini dibiarkan, akan merugikan masyarakat. Jadi, kalau ada yang menerima raskin dengan kualitas jelek, segera sampaikan ke saya," tuturnya. Sementara itu, Hamid Madjid, Wakil Kepala Sub Divre (Wakasubdivre) Bulog Palopo, membenarkan adanya penemuan beras yang kualitas tak layak konsumsi di Gudang Bulog Toraja itu. Dirinya mengatakan kalau beras sebanyak itu belum disalurkan ke masyarakat. "Memang benar, ada ditemukan beras berkualitas jelek itu. Tapi itu belum disalurkan. Kami juga berjanji tidak akan menyalurkan raskin dengan kualitas jelek ke masyarakat secara umum di Tana Toraja dan Luwu Raya," tuturnya. pihak Sub Divre Bulog menjamin Raskin sebanyak 300 sak itu tidak akan disalurkan ke masyarakat. Sebab, sebelum menyalurkan raskin, pihaknya terlebih dulu menyeleksi dan meneliti standar beras. "Kami berjanji, beras itu tidak akan disalurkan ke masyarakat. Juga menjamin penyaluran kualitas raskin di Toraja dan Luwu Raya tidak akan ada yang kualitasnya rendah," katanya.
READ MORE - Temukan 300 zak raskin tak layak konsumsi, Markus Nari Berang

Sabtu, 31 Maret 2012

Opsi II Menang, Kenaikan BBM di tunda

Interupsi mewarnai jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membahas rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Berbagai interupsi tersebut bermunculan setelah ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan akan melakukan voting.

Adapun 2 opsi yang disampaikan oleh Marzuki adalah sebagai berikut :

  1. OPSI I adalah harga jual BBM tidak boleh mengalami kenaikan atau Pasal 7 Ayat 6 tidak dicabut.
  2. OPSI II adalah Pasal 7 ayat 6 tidak berubah, ditambah dengan Pasal 7 ayat 6a yaitu pemerintah bisa menaikkan BBM bila harga minyak mentah dunia berfluktuasi lebih dari 15% dari asumsi.

Dalam rapat sidang paripurna yang berlangsung hingga pukul 1 dinihari tadi, dan sempat diskors beberapa kali, menyepakati opsi 2 untuk dijadikan sebagai keputusan akhir paripurna. Keputusan ini diambil setelah melalui voting dengan perbandingan, 356 suara mendukung opsi 2, 98 suara mendukung opsi 1.

Sidang paripurna yang menghasilkan keputusan diambil melalui voting tersebut diwarnai aksi walk-out yang dilakukan oleh fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi Hanura.

Fraksi Partai Hanura dan Fraksi PDIP menyatakan mendukung opsi pertama dalam pengambilan keputusan tentang BBM yakni bersikukuh mempertahankan pasal 7 ayat 6 undang-undang No 22 tahun 2011 tentang APBN.

Tak hanya Hanura dan PDIP, Gerindra dan PKS juga bersikukuh untuk mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN mengenai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu menolak penaikan harga BBM.

"Karena kami menetapkan opsi deviasi 20% selama 3 bulan, kita tidak berada dalam posisi tidak jelas. Maka kita dalam posisi memilih kalau harga BBM tidak naik. Pasal 7 ayat 6 titik," tegas Mustafa kamal, Ketua fraksi PKS, diiringi seruan takbir.

Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS yang juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM tetap bertahan mengikuti jalannya sidang sampai selesai.
READ MORE - Opsi II Menang, Kenaikan BBM di tunda
KOMENTAR TERBARU

Subscribe

Masukkan Alamat E-mail Anda:

Delivered by Toraja Update